- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
click image to preview
activate zoom
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan
Rp 130.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan
Kejahatan pencucian uang (money laundering) bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum pidana. Ia telah lama dikenal sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime, yakni kejahatan lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kompleksitasnya terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan ekonomi, globalisasi transaksi keuangan, dan yang paling mutakhir, percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pencucian uang kini tidak lagi identik dengan transaksi tunai bernilai besar atau penyamaran melalui perusahaan cangkang semata, melainkan telah merambah ke ranah aset kripto, peer-to-peer lending, dompet digital, hingga layanan fintech lintas negara. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menyajikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, modus operandi, dan tantangan kontemporer dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
Buku ini mengulas secara mendalam dasar teori, sejarah, asas-asas hukum, serta dampak destruktif TPPU terhadap perekonomian negara. Pembahasan diawali dengan anatomi kejahatan TPPU, mencakup unsur-unsur pidana, modus operandi, serta beragam predicate crime atau kejahatan asal seperti korupsi, narkotika, kejahatan lingkungan, hingga kejahatan siber dan terorisme. Selain itu, buku ini membedah peran strategis berbagai lembaga penegak hukum dan regulator (seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, OJK, dan Bank Indonesia) dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, serta mekanisme perampasan dan pemulihan aset (asset recovery). Untuk memberikan pemahaman praktis, disajikan pula analisis putusan studi kasus nyata, seperti kasus First Travel. Pada bagian akhir, buku ini menyoroti perkembangan modern dan tantangan masa depan, seperti pencucian uang berbasis aset digital (cryptocurrency), penggunaan perusahaan cangkang (shell company), tantangan pembuktian digital melalui forensik siber, serta perspektif kejahatan kerah putih (white collar crime) berbasis teori differential association. Penanganan lintas negara melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi turut dibahas sebagai solusi menghadapi kejahatan transnasional yang kian kompleks.
Tim Penulis:
July Esther
Maria Febriana
Nastri Ellessy Napitupulu
Ester Helena Siallagan
Sylvia Setjoatmadja
Sifaomadodo Wau
Yolanda Tamara
Manotas Indah
Lestika Siagian
Rustan
Ismail Saleh H. Galung
Cristin Desica Lubis
Tetty Veronika Manurung
Zakky Hamdani
Dara Puspitasari
Mekar Sinurat
Nur Chasanah
Hendra Filipi Sirait
Parade Sidauruk
Idarniman Ndruru
Agus Manimbul Butar-Butar
Marihot Pardamean Pasaribu
Dimas Reo Wahyudi
Deaf Wahyuni Ramadhani
Editor: Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Tata Letak: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xiii, 408
ISBN: 978-634-7949-02-8
Terbit Pada: September 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 126 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Politik Hukum Pidana
Politik Hukum Pidana Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak…
Rp 90.000
HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional
HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai salah satu pilar terpenting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu lembaga perwakilan rakyat. Dalam dinamika kehidupan bernegara, parlemen memegang peranan sentral sebagai representasi kedaulatan rakyat, pembentuk undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca…
Rp 100.000
Etika Profesi Hukum
Etika Profesi Hukum Buku ini hadir sebagai respons terhadap urgensi penanaman dan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap praktik profesi hukum. Di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks, peran para profesional hukum mulai dari hakim, jaksa, advokat, notaris, hingga staf kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial sebagai benteng keadilan dan penegak rule of law. Integritas dan…
Rp 95.000
Hukum Agraria Indonesia
Hukum Agraria Indonesia Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum agraria di Indonesia, yang memiliki peran fundamental dalam mengatur hubungan antara manusia dengan tanah, sumber daya alam, serta aspek sosial-ekonomi yang melingkupinya. Hukum agraria bukan sekadar kumpulan aturan mengenai tanah, melainkan juga mencerminkan filosofi bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi…
Rp 100.000
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap isu cybercrime yang semakin kompleks dan dinamis di era digital. Kajian dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena cybercrime dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum serta solusi untuk mengatasi…
Rp 85.000
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Agama Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya . Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana…
Rp 100.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.