- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
click image to preview
activate zoom
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Rp 85.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap isu cybercrime yang semakin kompleks dan dinamis di era digital. Kajian dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena cybercrime dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Buku ini terdiri atas delapan bab yang saling terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cybercrime. Bab pertama, Pendahuluan, menguraikan latar belakang dan urgensi pembahasan isu ini, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan hukum di Indonesia. Bab ini menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami pentingnya sinergi antara teknologi dan hukum dalam memerangi kejahatan siber. Bab kedua, Definisi dan Jenis-Jenis Kejahatan Siber, mengupas berbagai bentuk cybercrime, seperti hacking, pencurian data, phishing, hingga cyber-terrorism. Pemahaman ini penting untuk membangun kerangka analisis yang kokoh dalam upaya penegakan hukum. Bab ketiga, Cybercrime di Indonesia, mengulas perkembangan kasus-kasus kejahatan siber di Indonesia, termasuk upaya regulasi yang telah dilakukan. Bab ini juga mengidentifikasi celah hukum yang masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap cybercrime. Pada Bab keempat, Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Cybercrime, pembahasan difokuskan pada hambatan yang dihadapi lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Pemasyarakatan. Bab ini menyoroti tantangan teknis, kelemahan koordinasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kasus cybercrime. Bab kelima, Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Pidana, membahas pentingnya bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana modern. Aspek legalitas, validitas, serta tantangan teknis dalam pengumpulan dan pembuktian bukti elektronik dibahas secara mendalam dalam bab ini. Bab keenam, Kolaborasi Internasional dalam Penanggulangan Cybercrime, menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara untuk mengatasi sifat cybercrime yang sering kali melampaui batas yurisdiksi nasional. Bab ini memberikan perspektif tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian internasional dan kolaborasi global untuk memperkuat sistem penegakan hukum siber. Bab ketujuh, Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Cybercrime, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan dan pelindungan hak asasi manusia. Bab ini mengulas potensi pelanggaran hak dalam proses hukum kasus cybercrime dan cara untuk meminimalkan risiko tersebut. Bab kedelapan, Penutup, menyajikan rangkuman serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus cybercrime di Indonesia.
Penulis:
Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
Editor : Anik Iftitah, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 182
ISBN : 978-634-7021-15-1
Terbit Pada : Januari 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 603 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum Internasional Kontemporer
Hukum Internasional Kontemporer Hukum internasional kontemporer adalah bidang yang dinamis dan terus beradaptasi dengan realitas global. Berbeda dengan hukum internasional klasik yang lebih fokus pada hubungan antarnegara, hukum internasional kontemporer memperluas cakupannya untuk merespons tantangan baru di abad ke-21. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum internasional tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan kerjasama…
Rp 80.000
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus…
Rp 95.000
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital Perkembangan ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, marketplace, dan platform on-demand services, telah melahirkan pola hubungan hukum baru yang sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum perlindungan konsumen konvensional. Permasalahan seperti kebocoran data pribadi, klausula baku elektronik yang merugikan, transaksi lintas batas negara tanpa yurisdiksi yang jelas, hingga maraknya cyber notary dan digital signature yang belum…
Rp 115.000
Filsafat Hukum dalam Islam
Filsafat Hukum dalam Islam Filsafat hukum dalam Islam, atau falsafah al-tasyri’ al-Islami, adalah cabang ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip mendasar di balik hukum-hukum syariat Islam. Berbeda dengan kajian fikih yang lebih fokus pada aspek praktis dan teknis penerapan hukum. Filsafat hukum Islam berakar pada sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Melalui…
Rp 90.000
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang terkandung dalam setiap bab naskah. Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi, Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan berinteraksi dengan semangat desentralisasi,…
Rp 150.000
HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional
HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik Konstitusional Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai salah satu pilar terpenting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu lembaga perwakilan rakyat. Dalam dinamika kehidupan bernegara, parlemen memegang peranan sentral sebagai representasi kedaulatan rakyat, pembentuk undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca…
Rp 100.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.