- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
Hukum Presiden
Rp 150.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Sosial & Politik |
Hukum Presiden
Hukum Presiden
Presiden adalah poros utama dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia, namun kekuasaannya bukanlah tanpa batas dan tanpa celah. Buku Hukum Presiden hadir sebagai referensi komprehensif yang membedah anatomi jabatan kepresidenan dari hulu ke hilir, mulai dari landasan konstitusional, kewenangan mengatur, hingga hak-hak prerogatif yang bersifat istimewa. Jabatan Presiden adalah pusat gravitasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, memahami kekuasaan Presiden tidak cukup hanya dengan membaca teks konstitusi; diperlukan penelusuran mendalam terhadap dinamika hukum, politik, dan etika yang melingkupinya. Buku Hukum Presiden hadir sebagai kompendium otoritatif yang membedah anatomi kekuasaan orang nomor satu di republik ini secara holistik, dari hulu hingga ke hilir. Diedit langsung oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Febrian, S.H., MS., buku ini merangkai pemikiran kritis dari para akademisi hukum yang menyoroti berbagai dimensi krusial kepresidenan. Pembaca akan diajak menelusuri sengkarut ambang batas (threshold) pencalonan, perdebatan masa jabatan, hingga kewenangan legislasi dan hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Tidak hanya itu, buku ini juga berani masuk ke ruang-ruang sensitif seperti mekanisme pemakzulan (impeachment), diskresi dalam keadaan darurat, hingga tanggung jawab hukum presiden yang menegaskan bahwa hukum tetaplah panglima tertinggi. Ditulis dengan gaya bahasa yang lugas namun berbobot, karya ini menjawab tantangan zaman dengan mengangkat isu-isu terkini, termasuk reformasi Mahkamah Konstitusi dan etika yudisial. Hukum Presiden adalah bacaan wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan politisi yang ingin memahami bagaimana seharusnya kekuasaan eksekutif bekerja dalam koridor demokrasi konstitusional: kuat dalam memimpin, namun taat pada hukum dan etika. Dengan bahasa yang akademis namun mengalir, buku ini juga mengupas hubungan kompleks antara Presiden dengan lembaga negara lain, peran diplomatik dalam perjanjian internasional, hingga titik singgung kekuasaan eksekutif dengan independensi yudisial dalam pengangkatan hakim. Hukum Presiden adalah referensi wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, politisi, serta siapa saja yang merindukan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya kuat, tetapi juga beradab dan taat konstitusi. Membaca buku ini adalah langkah intelektual untuk merawat nalar demokrasi kita.
Tim Penulis:
Febrian
Vegitya Ramadhani Putri
Lusi Apriyani
Indah Febriani
Zulhidayat
Muchammad Daing Azimattara
Dedeng Zawawi
Alip Dian Pratama
Shafira Arizka Maulidyna
Rizki Amaliah
Ikhsan Setiawan
Windy Rizky Putri
Neisa Angrum Adisti
Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
Tata Letak: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xv + 634
ISBN: 978-634-7522-05-4
Terbit Pada: Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Hukum Presiden
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 126 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik
Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat…
Rp 90.000MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional
MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the…
Rp 100.000Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap isu cybercrime yang semakin kompleks dan dinamis di era digital. Kajian dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena cybercrime dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum serta solusi untuk mengatasi…
Rp 85.000PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang…
Rp 95.000Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Kekayaan Intelektual Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, rahasia dagang, hak merek, indikasi geografis, desain industri, perlindungan varietas tanaman, serta perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi di…
Rp 90.000Hukum Pajak di Indonesia
Hukum Pajak di Indonesia Deskripsi: Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital mempengaruhi perubahan pola transaksi baru yang belum ada dalam model transaksi konvensional sebelumnya, meningkatkan kompleksitas, seperti: skema penipuan baru dan modus pengindaran pajak, sehingga memerlukan adaptasi kerangka regulasi terkait pajak…
Rp 95.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.