- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
Hukum Presiden
Rp 150.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum, Sosial & Politik |
Hukum Presiden
Hukum Presiden
Presiden adalah poros utama dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia, namun kekuasaannya bukanlah tanpa batas dan tanpa celah. Buku Hukum Presiden hadir sebagai referensi komprehensif yang membedah anatomi jabatan kepresidenan dari hulu ke hilir, mulai dari landasan konstitusional, kewenangan mengatur, hingga hak-hak prerogatif yang bersifat istimewa. Jabatan Presiden adalah pusat gravitasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, memahami kekuasaan Presiden tidak cukup hanya dengan membaca teks konstitusi; diperlukan penelusuran mendalam terhadap dinamika hukum, politik, dan etika yang melingkupinya. Buku Hukum Presiden hadir sebagai kompendium otoritatif yang membedah anatomi kekuasaan orang nomor satu di republik ini secara holistik, dari hulu hingga ke hilir. Diedit langsung oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Febrian, S.H., MS., buku ini merangkai pemikiran kritis dari para akademisi hukum yang menyoroti berbagai dimensi krusial kepresidenan. Pembaca akan diajak menelusuri sengkarut ambang batas (threshold) pencalonan, perdebatan masa jabatan, hingga kewenangan legislasi dan hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Tidak hanya itu, buku ini juga berani masuk ke ruang-ruang sensitif seperti mekanisme pemakzulan (impeachment), diskresi dalam keadaan darurat, hingga tanggung jawab hukum presiden yang menegaskan bahwa hukum tetaplah panglima tertinggi. Ditulis dengan gaya bahasa yang lugas namun berbobot, karya ini menjawab tantangan zaman dengan mengangkat isu-isu terkini, termasuk reformasi Mahkamah Konstitusi dan etika yudisial. Hukum Presiden adalah bacaan wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan politisi yang ingin memahami bagaimana seharusnya kekuasaan eksekutif bekerja dalam koridor demokrasi konstitusional: kuat dalam memimpin, namun taat pada hukum dan etika. Dengan bahasa yang akademis namun mengalir, buku ini juga mengupas hubungan kompleks antara Presiden dengan lembaga negara lain, peran diplomatik dalam perjanjian internasional, hingga titik singgung kekuasaan eksekutif dengan independensi yudisial dalam pengangkatan hakim. Hukum Presiden adalah referensi wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, politisi, serta siapa saja yang merindukan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya kuat, tetapi juga beradab dan taat konstitusi. Membaca buku ini adalah langkah intelektual untuk merawat nalar demokrasi kita.
Tim Penulis:
Febrian
Vegitya Ramadhani Putri
Lusi Apriyani
Indah Febriani
Zulhidayat
Muchammad Daing Azimattara
Dedeng Zawawi
Alip Dian Pratama
Shafira Arizka Maulidyna
Rizki Amaliah
Ikhsan Setiawan
Windy Rizky Putri
Neisa Angrum Adisti
Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
Tata Letak: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xv + 634
ISBN: 978-634-7522-05-4
Terbit Pada: Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Hukum Presiden
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 168 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Agama Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya . Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana…
Rp 100.000Gender and International Relations within Asia
Gender and International Relations within Asia Gender and International Relations within Asia examines how gender shapes contemporary international issues across Asia, from sustainable development and migration to digital governance, security, and environmental sustainability. Through diverse theoretical perspectives and case studies, the book explores gender equality and the SDGs, feminist contributions to global agendas, the gendered…
*Harga Hubungi CSHukum tentang Desa
Hukum tentang Desa Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam…
Rp 95.000Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan adalah salah satu cabang ilmu hukum yang paling dinamis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, menciptakan keseimbangan yang adil dan harmonis di antara keduanya. Pemahaman yang mendalam tentang hukum ini tidak hanya penting bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat…
Rp 85.000SMART GOVERNANCE: Transformasi Digital Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SMART GOVERNANCE: Transformasi Digital Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Buku “Smart Governance: Transformasi Digital dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” merupakan panduan komprehensif yang mengeksplorasi implementasi teknologi digital dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di era modern. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini menyajikan kerangka teoretis dan praktis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, efisien, dan responsif…
Rp 75.000Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital Perkembangan ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, marketplace, dan platform on-demand services, telah melahirkan pola hubungan hukum baru yang sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum perlindungan konsumen konvensional. Permasalahan seperti kebocoran data pribadi, klausula baku elektronik yang merugikan, transaksi lintas batas negara tanpa yurisdiksi yang jelas, hingga maraknya cyber notary dan digital signature yang belum…
Rp 115.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.