- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
click image to preview
activate zoom
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
Rp 115.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
Perkembangan ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, marketplace, dan platform on-demand services, telah melahirkan pola hubungan hukum baru yang sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum perlindungan konsumen konvensional. Permasalahan seperti kebocoran data pribadi, klausula baku elektronik yang merugikan, transaksi lintas batas negara tanpa yurisdiksi yang jelas, hingga maraknya cyber notary dan digital signature yang belum sepenuhnya dipahami konsumen menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika dan urgensi perlindungan konsumen di ranah digital. Pembahasan dimulai dari landasan filosofis dan yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kemudian dikaitkan dengan perkembangan regulasi terkini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang relevan. Adapun materi dalam buku ini terdiri dari: (1) Paradigma Baru Hukum Perlindungan Konsumen, (2) Sejarah dan Gerakan Konsumerisme, (3) Teori, Asas, dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen, (4) Regulasi dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (5) Fungsi dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen, (6) Hukum, Etika, dan Moral dalam Bisnis Digital, (7) Hak dan Kewajiban Konsumen Digital, (8) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Platform/ Merchant), (9) Iklan Digital dan Promosi Menyesatkan: Regulasi dan Penegakan Hukum, (10) Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan, (11) Aspek Hukum Tanda Tangan Digital dan Pembuktian Elektronik, (12) Aspek Hukum Dalam Promosi dan Label Produk, (13) Perlindungan Konsumen pada Sektor Keuangan Digital, (14) Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Lintas Negara, (15) Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Kripto dan NFT, (16) Tanggung Jawab Produk (Product Liability) dalam Cacat Barang, (17) Logistik dan Pengiriman: Aspek Hukum Keterlambatan dan Kerusakan Barang, (18) Sistem Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Transaksi Elektronik, (19) Pembinaan, Pengawasan dan Peranan BPOM, (20) Penyelesaian Sengketa Konsumen, (21) Membangun Ekosistem Digital yang Aman: Literasi Hukum bagi Konsumen Cerdas, (22) Reformasi Regulasi Perlindungan Konsumen, dan (23) Disharmoni Regulasi Jaminan Produk Halal dan Perdagangan Elektronik: Studi atas Kewajiban Informasi Halal dalam Platform Digital.
Tim Penulis:
Afrizal Mukti Wibowo
Muhammad Usman Syahirul Azmani
Ana Tasia Pase
Khairunnisa
David Novan Setyawan
Sofwan Rizko Ramadoni
Salma Nur Hanifah
Dara Puspitasari
Zahwa Maulidina Afwija
Mega Ayu Ningtyas
Yeni Oktafia
Husni Kurniawati
Susilowardani
Devin Irwan Jinoto
Miko Aditiya Suharto
Nur Chasanah
Yenny Eta Widyanti
Sylvia Setjoatmadja
Chairul Bariah
Rustan
Vegitya Ramadhani Putri
Dinda Bhawika Wimala Pastika
Kalen Sanata
Editor: Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.
Tata Letak: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xi, 449
ISBN: 978-634-7522-61-0
Terbit Pada: Juni 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 125 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer
Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer Hukum Perdata mengatur hubungan dan hak-hak keperdataan setiap individu. Namun, hak-hak tersebut tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh sarana atau prosedur formal untuk menuntut, mempertahankan, atau memulihkannya ketika terjadi sengketa. Sarana inilah yang diatur secara sistematis dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, penguasaan…
Rp 95.000
Aspek Hukum dalam Dunia Digital
Aspek Hukum dalam Dunia Digital Buku Aspek Hukum dalam Dunia Digital menyajikan analisis komprehensif mengenai tantangan dan dinamika hukum di era transformasi teknologi. Dengan mencakup isu-isu strategis seperti metaverse, kecerdasan buatan (AI), aset kripto, dan perlindungan data pribadi, buku ini membedah keterkaitan antara kemajuan digital dan kerangka hukum yang mengatur interaksi manusia di ruang siber….
Rp 100.000
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang terkandung dalam setiap bab naskah. Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi, Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan berinteraksi dengan semangat desentralisasi,…
Rp 150.000
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara Hukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan benteng bagi warga negara dalam menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang (onrechtmatige overheidsdaad). Meskipun sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia berakar pada nilai-nilai filosofis…
Rp 100.000
Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum Acara Pidana Indonesia Hukum ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi adalah hukum materiil yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang boleh (seperti dalam KUHP). Sisi lainnya adalah hukum acara atau hukum formal yakni Hukum Acara Pidana yang menjadi “jalan” bagaimana larangan itu ditegakkan. Tanpa jalan yang jelas dan berkeadilan, maka tujuan hukum…
Rp 110.000
Hukum Perdata
Hukum Perdata Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum global. Keberadaan…
Rp 95.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.