- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Rp 150.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang terkandung dalam setiap bab naskah. Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi, Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan berinteraksi dengan semangat desentralisasi, menciptakan sebuah desain arsitektur pemerintahan yang unik di Indonesia. Melalui kacamata politik hukum, pembaca diajak melintasi waktu, memahami bagaimana dinamika kekuasaan bergeser dari kekakuan Orde Baru menuju ruang-ruang demokrasi lokal yang lebih terbuka pasca-reformasi. Bagian II: Struktur, Kewenangan, dan Relasi Kekuasaan, Inti dari pemerintahan daerah terletak pada pembagian urusan dan relasi antar-lembaga. Buku ini membedah secara rinci kewenangan urusan wajib, pilihan, dan konkuren, serta bagaimana interpretasi kewenangan tersebut dalam praktiknya sering kali memicu konflik wewenang. Hubungan antara Kepala Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dianalisis dalam kerangka yuridis dan praktis untuk melihat bagaimana “check and balances” bekerja di tingkat lokal. Tidak ketinggalan, aspek aparatur (ASN) dan mekanisme rekrutmen kepala daerah melalui Pilkada dikupas tuntas sebagai pilar utama keberlangsungan demokrasi lokal. Bagian III: Vitalitas Fiskal dan Pengawasan, Otonomi tanpa kemandirian fiskal adalah ilusi. Penulis secara tajam menganalisis sumber penerimaan daerah melalui DAU, DAK, dan Dana Perimbangan, serta tantangan terbaru dalam desentralisasi fiskal antara tren resentralisasi dan reformasi. Di sisi lain, buku ini juga menyajikan mekanisme pengawasan yang berlapis, mulai dari pengawasan oleh kementerian, BPK, hingga peran peradilan melalui sengketa Tata Usaha Negara dan judicial review terhadap Perda. Bagian IV: Desa sebagai Basis Otonomi, Baru Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah fokusnya pada hukum pemerintahan desa. Mulai dari sejarah hukum UU Desa, tata kelola kelembagaan desa, hingga otonomi desa dalam mengelola Dana Desa. Penulis mengeksplorasi bagaimana produk hukum desa diposisikan dalam hierarki perundang-undangan dan bagaimana BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi di akar rumput. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas identitas dan masa depannya. Bagian V: Tantangan Kontemporer dan Masa Depan, Menghadapi era disrupsi, buku ini menghadirkan diskursus mengenai digitalisasi pemerintahan daerah (Smart Village) dan tata kelola data. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memberikan panduan mengenai arah konstitusionalitas otonomi daerah ke depan. Sebagai penutup, buku ini menawarkan strategi reformasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemerintahan lokal di tengah isu otonomi khusus, daerah istimewa, dan tuntutan transparansi serta anti-korupsi yang semakin kencang. Buku ini adalah referensi wajib bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja di ruang-ruang lokal Indonesia sebuah narasi besar tentang kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan yang dimulai dari daerah dan desa. Pada akhirnya, buku ini bukan sekadar kodifikasi norma atau kompilasi teori, melainkan sebuah undangan bagi pembaca untuk merenungkan kembali hakikat kekuasaan yang paling dekat dengan rakyat. Kami menyusun setiap bab dengan harapan agar dialektika hukum yang tersaji di sini mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dirasakan nyata di setiap jengkal wilayah daerah dan desa. Selamat membaca, selamat berdialektika; mari bersama-sama menjaga agar denyut nadi demokrasi kita tetap hidup dan bermartabat melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada kebenaran konstitusional.
Tim Penulis:
Febrian
Ridwan
Vegitya Ramadhani Putri
Windy Rizky Putri
Lusi Apriyani
Suci Flambonita
Zulhidayat
Ikhsan Setiawan
Shafira Arizka Maulidyna
Rizki Amaliah
Alip Dian Pratama
Hendi Setiawan
Muchammad Daing Azimattara
Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xii, 530
ISBN : 978-634-7522-26-9
Terbit Pada : Februari 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 157 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Pengantar Hukum Siber Indonesia
Pengantar Hukum Siber Indonesia Kehadiran buku ini didasari oleh kesadaran akan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah lanskap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ruang siber, sebagai dimensi baru dalam interaksi sosial dan ekonomi, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks, termasuk dalam ranah hukum. Indonesia, dengan populasi digital yang…
Rp 95.000Politik Hukum Pidana
Politik Hukum Pidana Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak…
Rp 90.000HUKUM KONSTITUSI: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara
HUKUM KONSTITUSI: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara Dalam era modern yang semakin dinamis, hukum konstitusi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan suatu negara. Buku “Hukum Konstitusi: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara” hadir sebagai kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum konstitusi, peranannya dalam membangun demokrasi, serta mekanisme pengaturan kekuasaan negara. Dengan pendekatan…
Rp 90.000HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA: Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital
HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA: Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital Buku ini hadir untuk mengisi kebutuhan literatur hukum yang komprehensif, khususnya di bidang hukum penanaman modal dan perizinan berusaha, yang terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi. Perizinan berusaha merupakan pintu gerbang utama bagi iklim investasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang…
Rp 95.000MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional
MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu capaian terpenting dari arus reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, MK hadir dengan mandat berat: menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the…
Rp 100.000Peradilan & Penegakan Hukum
Peradilan & Penegakan Hukum Peradilan telah mengalami transformasi dan perkembangan sepanjang sejarah sebagai respons terhadap dinamika masyarakat. Selama era sejarah ketika Indonesia terdiri dari banyak kerajaan, raja memegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang meluas ke hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian penduduk. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal yang…
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.