- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara
Rp 100.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara
Hukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan benteng bagi warga negara dalam menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara yang sewenang-wenang (onrechtmatige overheidsdaad). Meskipun sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia berakar pada nilai-nilai filosofis mendasar, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keadilan, legalitas, dan due process of law. Buku ini disusun dengan dua tujuan utama: Dimensi Filosofis, mengupas landasan-landasan teoretis dan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Acara Tata Usaha Negara, termasuk hubungan antara kekuasaan negara, demokrasi, dan pengawasan yudisial. Dimensi Praktis, menyediakan panduan praktis yang komprehensif mengenai prosedur berperkara, mulai dari gugatan, pemeriksaan di persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi putusan, dengan merujuk pada regulasi terbaru dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Lebih detail penulis menyajikan buku ini dalam 21 (dua puluh satu) bab sebagai berikut: (1) Hakikat Hukum dan Peradilan dalam Negara Hukum; (2) Hukum Acara TUN sebagai Instrumen Keadilan Administratif; (3) Filsafat Keadilan dalam Sengketa antara Warga Negara dan Pemerintah; (4) Peradilan Administrasi sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Warga Negara; (5) Kedaulatan Rakyat dan Akuntabilitas Keputusan Pemerintah; (6) Kritik terhadap Kekuasaan Eksekutif; (7) Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial; (8) AUPB dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; (9) Prinsip Imparsialitas dan Independensi Hakim TUN; (10) Objek Sengketa: Antara Fakta Hukum dan Konstruksi Kekuasaan; (11) Paradigma Hak dan Kepentingan dalam Gugatan Warga Negara; (12) Teori Tentang Legitimasi Keputusan Administratif; (13) Dialektika Antara Hukum Formal dan Hukum Moral dalam Proses Beracara; (14) Filsafat Proses Peradilan: Gugatan, Pembuktian, dan Putusan; (15) Keadilan Prosedural vs. Keadilan Substantif dalam Sengketa TUN; (16) Kritik Terhadap Formalisme dalam Putusan PTUN; (17) Eksekusi Putusan TUN: Antara Norma dan Realitas Kekuasaan; (18) Hakim sebagai Pelayan Keadilan Administratif: Pandangan Teoritis dan Etis; (19) Gugatan Fiktif Positif: Filosofi Keheningan dan Keadilan Aktif; (20) Perbandingan Sistem Peradilan TUN: Indonesia dan Negara Lain; (21) Peradilan Tata Usaha Negara dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan.
Tim Penulis:
Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Balthasar Watunglawar
Topan Yulia Pratama
Elva Imeldatur Rohmah
Vegitya Ramadhani Putri
Enis Tristiana
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Charlyna S. Purba
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Febrian Indar Surya Kusuma
Khairunnisa
Ade Kosasih
Asiyah
Nur Auliya Rahmatika
Muhammad Aziz Zaelani
Danto Herdianto
Dwi Benny Satria
Rustan
MH. Isnaeni
Editor: Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak: Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: xii, 405
ISBN: 978-634-7021-89-2
Terbit Pada: Oktober 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 238 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Agama Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya . Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana…
Rp 100.000Hukum Perjanjian
Hukum Perjanjian Hukum perjanjian tidak hanya berperan sebagai landasan dalam hubungan antarindividu maupun badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia hukum, khususnya hukum perdata, bersifat sangat dinamis. Perjanjian adalah napas dari hampir setiap interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, memahami esensi dari sebuah…
Rp 100.000Ilmu Negara
Ilmu Negara Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang utama yaitu Ilmu Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dasar-dasar keilmuan kenegaraan yang harus dipahami baik oleh akademisi, praktisi di bidang hukum kenegaraan, dan mahasiswa sehingga bisa memberikan…
Rp 95.000Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus…
Rp 95.000Hukum Agraria Indonesia
Hukum Agraria Indonesia Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum agraria di Indonesia, yang memiliki peran fundamental dalam mengatur hubungan antara manusia dengan tanah, sumber daya alam, serta aspek sosial-ekonomi yang melingkupinya. Hukum agraria bukan sekadar kumpulan aturan mengenai tanah, melainkan juga mencerminkan filosofi bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi…
Rp 100.000Hukum Kenotariatan di Indonesia
Hukum Kenotariatan di Indonesia Dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut tradisi Civil Law, keberadaan Notaris memiliki peran yang sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang menciptakan alat bukti autentik. Keberadaan akta autentik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban dalam hubungan hukum keperdataan di tengah masyarakat….
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.