- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
click image to preview
activate zoom
PEMBARUAN HUKUM PIDANA: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
PEMBARUAN HUKUM PIDANA: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas
PEMBARUAN HUKUM PIDANA: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas
Hukum pidana nasional tidak pernah bekerja di ruang sosial yang kosong. Ia hadir di tengah masyarakat Indonesia yang plural, yang sejak lama memiliki norma adat, nilai lokal, pranata sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik sendiri. Di tengah kenyataan tersebut, asas legalitas tetap menjadi fondasi utama hukum pidana modern karena menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, dan melindungi warga dari pemidanaan sewenang-wenang. Buku Pembaruan Hukum Pidana: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas tidak menolak asas legalitas. Sasaran kritik ada pada kecenderungan membacanya secara absolut dan formalistik, seolah-olah hukum pidana tertulis merupakan satu-satunya sumber penilaian pidana. Cara baca demikian memang memberi kepastian formal, tetapi dapat menutup ruang bagi nilai sosial, motif, derajat kesalahan, ketercelaan, tujuan pemidanaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui pembahasan tentang positivisme hukum, pluralisme hukum, hukum adat, KUHP Nasional, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, buku ini menawarkan gagasan legalitas proporsional. Gagasan ini menempatkan asas legalitas sebagai dasar sah pemidanaan, tetapi tetap membuka ruang terbatas bagi pertimbangan konteks sosial dan keadilan substantif setelah dasar pidana yang sah ditemukan. Siri’ na Pacce dalam masyarakat Bugis-Makassar digunakan sebagai studi kasus analitis untuk memperlihatkan ketegangan konkret antara hukum pidana negara dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Namun, buku ini secara tegas menolak penggunaan nilai budaya sebagai pembenar kekerasan, pembunuhan, atau tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian, buku ini menawarkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak terjebak pada dua ekstrem: legalisme formal yang menutup realitas sosial dan romantisasi adat yang mengabaikan hak dasar manusia. Pembaruan hukum pidana perlu bergerak menuju sistem yang legal, proporsional, berkeadaban, dan peka terhadap pluralisme budaya hukum Indonesia.
Penulis: Andika Wahyudi Gani
Editor : Nurul Maghfirah Surianto
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah
Desain Cover : Asep Nugraha
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 138
ISBN :
Terbit Pada : November 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
PEMBARUAN HUKUM PIDANA: Menakar Absolutisasi Asas Legalitas
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 4 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi
Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum,…
Rp 95.000
HUKUM DAN SISTEM POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer
HUKUM DAN SISTEM POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis saling mempengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali…
Rp 140.000
Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer
Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer Hukum Perdata mengatur hubungan dan hak-hak keperdataan setiap individu. Namun, hak-hak tersebut tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh sarana atau prosedur formal untuk menuntut, mempertahankan, atau memulihkannya ketika terjadi sengketa. Sarana inilah yang diatur secara sistematis dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, penguasaan…
Rp 95.000
CAKRAWALA HUKUM PROGRESIF: Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin
CAKRAWALA HUKUM PROGRESIF: Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin Hukum bukanlah menara gading yang berdiri terpisah dari denyut kehidupan masyarakat. Ia hidup, bergerak, dan terus dituntut untuk menjawab realitas yang kian kompleks. Keadilan sebagai cita-cita tertinggi hukum tidak lagi dapat diraih melalui pendekatan normatif-positivistik semata, yang kerap memenjarakan hukum dalam teks dan prosedur yang kaku….
Rp 150.000
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa…
Rp 90.000
TEORI HUKUM: Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial
TEORI HUKUM: Menimbang Keadilan di Antara Norma dan Realitas Sosial Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis akan kesenjangan yang kerap terjadi antara apa yang tertulis dalam teks undang-undang (das Sollen) dengan apa yang benar-benar hidup dan dirasakan dalam masyarakat (das Sein). Hukum sering kali dipahami secara sempit sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat…
Rp 120.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.