- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
Hukum Pemerintahan Daerah
Rp 90.000| Kode | Cetak & Ebook |
| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Pengawasan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, Produk Hukum Daerah, Pembangunan Daerah, Desain Besar Penataan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kebijakan Desentralisasi Asimetris, Praktik Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris.
Tim Penulis:
Saptono Jenar
Erifendi Churniawan
Rasyid Tarmizi
Ade Kosasih
Didik Suhariyanto
Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati
Mei Andriani
Agustinus F. Paskalino Dadi
Suwandoko
Dewi Cahyandari
Kristina Roseven Nababan
Resma Bintani Gustaliza
Nabilla Farah Quraisyta
Gray Anugrah Sembiring
Lailatul Fazriyah
Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 227
ISBN : 978-623-8385-49-2
Terbit Pada : Februari 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Hukum Pemerintahan Daerah
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 1.068 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang…
Rp 95.000HUKUM DAN SISTEM POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer
HUKUM DAN SISTEM POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis saling mempengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali…
Rp 140.000Filsafat Hukum dalam Islam
Filsafat Hukum dalam Islam Filsafat hukum dalam Islam, atau falsafah al-tasyri’ al-Islami, adalah cabang ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip mendasar di balik hukum-hukum syariat Islam. Berbeda dengan kajian fikih yang lebih fokus pada aspek praktis dan teknis penerapan hukum. Filsafat hukum Islam berakar pada sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Melalui…
Rp 90.000Rekonfigurasi Hukum Pidana Melalui Perampasan Aset
Rekonfigurasi Hukum Pidana Melalui Perampasan Aset Keberatan tidak selalu berakhir ketika pelakunya dihukum. Di balik suatu tindak pidana sering kali terdapat sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dihilangkan: keuntungan ekonomi yang dapat berpindah, berubah bentuk, disembunyikan, diwariskan, bahkan berkembang menjadi kekayaan baru. Ketika pelaku telah menjalani proses hukum, tetapi hasil kejahatan masih tetap hidup dalam…
*Harga Hubungi CSHUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan
HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan Kejahatan pencucian uang (money laundering) bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum pidana. Ia telah lama dikenal sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime, yakni kejahatan lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kompleksitasnya terus berkembang seiring dengan…
Rp 130.000REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN: Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum
REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN: Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum Peradaban manusia saat ini sedang berada pada titik balik yang menentukan. Revolusi digital, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi biometrik telah mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, berinteraksi, bahkan cara berpikir. Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat, yang selama ini…
Rp 120.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.