- Selamat Datang di Penerbit - Percetakan - Books Store Sada Kurnia Pustaka
click image to preview
activate zoom
Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara
Rp 100.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara
Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara
Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi para mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami bidang hukum administrasi negara. Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah (eksekutif) dengan hak-hak keperdataan warga masyarakat. Melalui proses peradilan yang diatur secara khusus, masyarakat dapat mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai acara ini menjadi krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari: (1) Landasan Yuridis Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (2) Asas-asas Hukum Acara Tata Usaha Negara, (3) Sejarah Perkembangan Peradilan TUN di Indonesia dan Dunia, (4) Kedudukan Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan Nasional, (5) Perbedaan Hukum Acara TUN dengan Hukum Acara Perdata dan Pidana, (6) Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, (7) Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara, (8) Objek Sengketa Tata Usaha Negara: KTUN, (9) Pengecualian Objek Sengketa Menurut Undang-Undang PTUN, (10) Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), (11) Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN, (12) Pihak Tergugat dan Kuasa dalam Sengketa TUN, (13) Pihak Ketiga dan Intervensi dalam Sengketa TUN, (14) Penyusunan dan Pengajuan Gugatan ke PTUN, (15) Pemeriksaan Alat Bukti dalam Sengketa TUN, (16) Putusan Hakim PTUN: Isi dan Akibat Hukumnya, (17) Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya, (18) Upaya Hukum: Banding di Peradilan Tinggi TUN.
Tim Penulis:
Vegitya Ramadhani Putri
Dian Dewi Khasanah
Aria Roby Putra
Siti Mastoah
Afrizal Mukti Wibowo
Shinta Hadiyantina
Dewi Cahyandari
Anindita Purnama Ningtyas
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Rustan
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Akbar Zainullah Ilham
Firman Firdausi
Amelia Ayu Paramitha
Muhammad Rifqi
Arif Maulana
Jati Nugroho
Editor: Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Tata Letak: Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran: UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman: x, 395
ISBN: 978-634-7522-35-1
Terbit Pada: Maret 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023
Penerbit: Sada Kurnia Pustaka
Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 122 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, saksi dan korban sering kali berada pada posisi yang rentan dan terabaikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi keterangan penting untuk mengungkap suatu tindak…
Rp 130.000
Hukum Kenotariatan di Indonesia
Hukum Kenotariatan di Indonesia Dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut tradisi Civil Law, keberadaan Notaris memiliki peran yang sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang menciptakan alat bukti autentik. Keberadaan akta autentik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban dalam hubungan hukum keperdataan di tengah masyarakat….
Rp 85.000
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang…
Rp 95.000
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta tuntutan globalisasi. Dinamika hubungan industrial di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari perubahan pola kerja akibat revolusi industri 4.0, hadirnya…
Rp 100.000
Hukum Hak Asasi Manusia
Hukum Hak Asasi Manusia Dewasa ini HAM tidak hanya ditempatkan sebagai hak moralitas saja, melainkan sebagai konsep universal terkait hak-hak kemanusiaan yang memegang teguh prinsip-prinsip pengakuan, perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hampir semua negara modern yang eksis saat ini mengklaim dirinya sebagai negara hukum yang salah satu indikator utamanya adalah perlindungan…
Rp 80.000
Hukum Perdata
Hukum Perdata Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum global. Keberadaan…
Rp 95.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.